Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran  implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim kaitanya dengan pasal 5 mengenai penyusunan proses dan penetapan kebutuhan pengangkatan guru agama dan Implementasi Peraturan Pemerintah pasal 56 ayat (3) mengenai pelaksanaan keputusan terkait dengan kebutuhan pengangkatan guru PNS ditinjau dari aspek  komunikasi dengan instansi terkait.  Mengetahui  faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan  tersebut. Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi PP No. 11 tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 56 Ayat (3) telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak terjalin komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama  kaitannya dengan penyusunan dan pengusulan formasi (kebutuhan), proses dan penetapan pengangkatan guru agama PNS, yang menjalin komunikasi dan koordinasi  hanya antara Dinas Pendidikan , BKD, Biro Ortala Pemprov dan Menpan RB. Faktor Pendukung ; Kementerian Agama Kabid Pakis memberikan informasi berdasarkan data kebutuhan disampaikan  ke Kemenag Kota melalui rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Faktor Penghambat Adanya pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi, Kementerian Agama jalur vertikal yang membidangi madrasah dan Dinas Pendidikan membidangi sekolah sehingga muncul pemahaman  ego sektoral diantara masing-masing kementerian. Guru  honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) di bawah tahun 2005 yang diangkat menjadi CPNS dengan formasi guru diwajibkan melanjutkan Pendidikan dan sertifikat pendidik dominan tidak linier dengan pendidikannya. Direkomendasikan Perlunya Kementerian agama duduk bersama agar terjalin komunikasi dan koordinasi  dengan pihak pemda dan Menpan dalam penyusunan , pengusulan dan pengangkatan guru agama dengan harapan Menpan dapat mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan pengangkatan guru agama.