PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Mujizatullah Mujizatullah

doi:10.31969/educandum.v6i2.409

Mujizatullah Mujizatullah Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

DOI: https://doi.org/10.31969/educandum.v6i2.409

Keywords: Perspektif, Tokoh, Masyarakat, Pendidikan, Moderasi, Beragama, Takalar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gagasan dan perspektif tokoh masyarakat tentang substansi materi , pendekatan, dan kebijakan pemberlakuan sistem pembelajaran pendidikan moderasi beragama di Kabupaten Takalar , dengan metode kualitatif, melalui wawancara dan observasi. Penelitian menemukan bahwa gagasan dan perspektif tokoh masyarakat tentang Pendidikan Moderasi Beragama pendidikan yang mengajarkan pada peserta didik untuk bersikap netral, tidak ekstrem berdasarkan nilai-nilai agama , budaya dan kearifan lokal, pancasila. Substansi materi agama : aqidah, akhlak,landasan pancasila dan kearifan lokal. Materi bernuansa tradisi dan budaya lokal Appakasulapa dan Maudhu Lompoa. Berdasarkan ketiga hal tersebut pendekatan sistem pembelajaran pendidikan moderasi beragama, kurikulum dilaksanakan pada pembelajaran intrakurikuler dengan integrasi pada setiap mata pelajaran secara monolitik pada kegiatan ekstrakurikuler dan muatan lokal waktu 2 jam. Pendidikan non formal dan penerapannya mengenai nilai Appaka sulapa diaplikasikan dengan metode ceramah dan demonstrasi melalui outbond. Strategi pembelajaran mengimplementasikan materi agama, dan kearifan lokal. Pendidik sukarelawan anggota Forum Pemerhati Galesong . kebijakan penerapan Pendidikan Moderasi Beragama ; kebijakan penyediaan satuan pendidikan Sekolah Adat Karaeng Galesong pelopor Prof.Dr.H.Aminuddin Salle, SH, MH, beliau tokoh Guru Besar Unhas, Tokoh Adat dan Pendidikan. Dalam hal ini masih berusaha untuk mengambil kebijakan memasukkan ke Draf Peraturan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2020-2025, menampilkan even budaya Maudu Lompoa ke kalender nasional. Sumber belajar ,alat pembelajaran, menulis dan menerbitkan buku khusus budaya yang terkait dengan budaya lokal di Kabupaten Takalar. Penerapan pendidikan moderasi beragama dapat diterapkan dengan mengajak para siswa ke acara budaya lokal.

References

Abd. Majid. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru.
Alberty, H. B. (1965). Reorganizing the High School Curriculum. New York: The Macmillan Company.
Arif Rahman. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama, Cetakan I, Jakarta; 2019.
Charon, Joel M. Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An Intergration, 6th Edition. USA: Prentice Hall Inc., 1998.
Dedy Mulyana, Metodologi penelitian Kualitatif. Bandung: 2013 PT Remaja Rosdakarya.
Hamalik, H.Oemar, Dasar-dasar pengembangan Kurikulum, Cetakan ke 5 Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013.
Hamid, A. (2015). Implementasi Peraturan Bupati Panajam Utara No. 18Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. E-Joernal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3(No. 2),623–635.
Hasan, H. (1988). Evaluasi Kurikulum.Jakarta: P2LPTK.
Hasbullah,H.M. Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia), Jakarta Rajawali Pers, 2015 hlm. 63
Hernawan, A. H., & Andriyani, D. (n.d.).
Hakikat Kurikulum dan Pembelajaran. Retrieved from https://www.coursehero.com/file/45406023/PKOP4303-M1pdf/
Idi, Abdullah. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2007
Kusnadi, E., & Iskandar, D. (2017).Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. In Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (pp. 358–363).
Martono, Nanang. Metode PenelitianKuantitatif, Jakarta, Rajawali Pers,2010.
Nurani Soyomukti, Teori-teori Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010), hlm. 41.
Reksoatmodjo, Tedjo Narsoyo, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Teknologi dan Kejuruan, Cetakan I, Bandung, Refika Aditama, 2010.
Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam, Vol. 6(No. 2), 148–178.
Syaiful Syagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta,2008), hlm.99.
Sudjana, N. (1988). Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru. Bandung: Sinar Baru.
Surbakti. (1992). Memahami ilmu politik, PT. Grasindo, Jakarta.
Tim pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) hal 9.
Tilaar, H., & Nugroho. (2016). Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakata: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penjelasannya, Yogyakarta, Media Wacana, 2003.
Winarmo Surahmad, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta, Proyek pengadaan buku sekolah pendidikan guru, 1997) hal.5.
Zais, R. S. (1976). Curriculum, Principles and Foundations. New Yor: Harper and Row Publisher.{Bibliography}