MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DAN PROBLEM KERUKUNAN BERAGAMA DI MANOKWARI

  • Ali Saputra Balai Litbang Agama Makassar
Keywords: Politik identitas, kerukunan umat beragama, Kota Injil

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap sejarah dan latar belakang, perkembangan, maupun
pengaruh dari politik identitas di Kota Manokwari “Kota Injil” terhadap kerukunan umat beragama
di kota tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya, untuk melacak latar
belakang dan dampak gerakan politik identitas terhadap suasana relasi antar agama di Manokwari.
Temuan menunjukkan, gerakan politik identitas di Manokwari Kota Injil mulai menyeruak pasca
runtuhnya Orde baru, berangkat dari kesadaran akan Manokwari sebagai tanah suci Kristen Papua,
sehingga perlu dilembagakaan ke dalam regulasi. Namun, pelembagaannya ke dalam regulasi dalam
bentuk Raperda berpotensi merusak kehidupan dan kerukunan antar umat beragama. Perlu
dilakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal kontroversial maupun dampak penerapannya
kelak terhadap suasanan kerukunan beragama di sana.

References

Chauvel, Richards. 2005. Constructing Papua
Nationalism: History, Ethnicity, and
Adaptations. Washington: East-West
Center.
Djaya, Mulyadi. t.t. Budaya Pertanian Papua:
Perubahan Sosial dan Strategi
Pemberdayaan Masyarakat Arfak.
Yogyakarta: Karta Media.
Habibi, Muhammad. 2017. “Analisis Politik
identitas di Indonesia”. https://www.
researchgate.net/publication/315338050_I
dentity_Politics_in_Indonesia.
Hummel, Uwe. “Mansinam: Centre of
Pilgrimage, Unity, and Polarisation in West
Papua”. Dalam Melanesian Journal of
Theology 28-1, 2012.
ICG. Ketegangan Antar Agama di Papua. Asian
Report No. 154, 16 Juni 2008.
ICG. Radikalisasi dan Dialog di Papua. Asian
Report No. 188 – 11 Maret 2010.
McGibbon, Rodd. 2004. Plural Society in Peril:
Migration, Economic Change, and Papua
Conflict. Washington: East-West Center.
Pamungkas, Cahyo. “The Contestation of Muslim
and Special Autonomy in Papua”. Dalam
Religio: Jurnal Studi-Studi Agama, Vol. 5
No. 1, Maret 2015.
Saprillah. “Mengukur Indeks Kerukunan Antar
Umat Beragama di Kabupaten Konawe
Selatan”, dalam Jurnal “Al-Qalam” Vol.20
No. 2 Desember 2014.
Sugandi, Yulia. 2008. Analisis Konflik dan
Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua.
Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suryawan, I Ngurah. “Antropologi Gerakan
Sosial: Membaca Transformasi Identitas
Budaya di Kota manokwari, Papua Barat”.
Dalam Humaniora Vol. 23 No. 3, Oktober
2011.
Timmer, Jaap. “Desentralisasi Salah Kaprah dan
Politik Elite di Papua”. Dalam Nordholt,
H.S, van Klinken, Gerry. (Ed.). 2014.
Politik Lokal di Indonesia. Terjemah oleh
Bernard Hidayat. Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
Trajano, J.C.I. “Ethnic Nationalism and
Separatism in West Papua, Indonesia”.
Dalam Journal of Peace, Conflict, and
Development, www.
peacestudiesjournal.org.uk, Issue 16,
November 2010.
Walzer, Michael. 1997. On Toleration. Yale
University Press : New Haven and London
Way dkk. t.t. Kedudukan Hukum Majelis Rakyat
Papua (MRP) dalam UU No. 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua. Makalah Penelitian.
Woodward, K, Motherhood. 1997. “Identities,
Meanings and Myths’ dalam K. Woodward
(ed) Identity and Difference. London and
Thousand Oaks, CA: Sage.
Published
2017-06-01